Indonesian Arabic English Japanese
JL. Letjend. H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Lampung Utara ~ 34513 ~ 0724-24465 ~ 0724-24465 ~ www.pa-kotabumi.go.id ~ pakotabumi@ymail.com
Tantangan Keluarga Muslim Kontemporer
PDF
Cetak
E-mail
Ditulis oleh PA KOTABUMI   

 

TANTANGAN KELUARGA MUSLIM KONTEMPORER

Oleh

Muhamad Isna Wahyudi

A. Pengantar

Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat seiring dengan munculnya industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi telah melahirkan pengaruh yang sangat penting terhadap eksistensi lembaga keluarga. Perubahan tersebut telah mendorong pergeseran bentuk keluarga dalam masyarakat dari keluarga besar/luas menjadi keluarga inti/batih. Pergeseran bentuk keluarga tersebut pada gilirannya telah membawa pengaruh dalam keluarga terkait pola hubungan antara suami dan istri, ketahanan keluarga, dan fungsi keluarga. Tulisan ini berusaha untuk mendiskripsikan berbagai pengaruh dari perubahan bentuk keluarga tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keluarga di era kontemporer.

B. Definisi Keluarga

Secara sederhana lembaga keluarga dapat didefinisikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

C. Bentuk Keluarga

Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang hidup bersama dalam satu rumah, keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam: (i) nuclear family (keluarga inti), yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak; (ii) extended family (keluarga luas/besar), yaitu keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dalam satu rumah, seperti nuclear family disertai paman, bibi, orang tua (kakek-nenek), keponakan, dan lain-lain.

D. Pergeseran Bentuk Keluarga

Seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dari masyarakat tradisional-agraris yang cenderung hidup menetap di daerah asalnya menjadi masyarakat industrial-modern dengan tingkat mobilitas tinggi yang cenderung hidup berpindah dari daerah asalnya mengikuti tempat kerja, telah mendorong pergerseran bentuk keluarga dari keluarga besar/luas menjadi keluarga inti/batih. Pergeseran bentuk keluarga ini juga menimbulkan pengaruh terhadap pola hubungan antara suami dan istri, ketahanan keluarga, dan fungsi keluarga.

1. Pola hubungan suami dan istri

Hubungan suami dan istri dalam keluarga dapat dibedakan menjadi empat macam: (i) hubungan kepemilikan, yang secara finansial maupun emosional, istri dianggap sebagai milik suami; (ii) hubungan pelengkap, yaitu peran istri sebagai pelengkap dari kegiatan suami; (iii) hubungan hirarkial, yaitu suami sebagai atasan dan tuan di rumahnya, sementara istri sebagai bawahan dan kawula; (iv) hubungan kemitraan, yaitu suami melakukan melakukan peran publik dan domestik, yaitu meskipun suami berperan utama sebagai pencari nafkah, dalam hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga istri, suami mampu melakukannya.

Pola hubungan yang pertama, kedua, dan ketiga merupakan pola hubungan suami dan istri yang paling lama mendominasi sepanjang sejarah umat manusia, bahkan hingga saat ini. Pola hubungan yang pertama juga diadopsi oleh sebagian besar ulama fikih dalam membahas fikih munakahat sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih. Akad nikah dalam konsepsi para ulama fikih tersebut dipahami sebagai akad pemilikan (‘aqd at-tamlik), yaitu pemilikan suami atas istri yang dinikahi. Posisi perempuan dalam hal ini identik dengan barang atau objek. Oleh karena itu, konsepsi tersebut harus dirubah, bukan sebagai akad pemilikan tetapi sebagai akad pembebasan (‘aqd at-tahrir), yang membebaskan kedua calon suami istri untuk melakukan hubungan sebagai suami istri.

Pola hubungan suami dan istri yang menempatkan istri lebih rendah dari pada suami sangat dilatarbelakangi oleh pemahaman agama maupun norma-norma budaya yang menentukan peran istri hanya terbatas dalam wilayah domestik, yaitu mengurus rumah tangga dan melayani suami (tugas-tugas reproduktif), sementara suami memiliki peran sebagai pencari nafkah dan peran sosial lainnya di wilayah publik (tugas-tugas produktif). Dalam hal ini ketergantungan ekonomi istri terhadap suami dalam rumah tangga telah menjadikan suami merasa lebih tinggi dan kurang menghargai kedudukan istri.

Terkait dengan masalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, terdapat dua teori besar yaitu, nature dan nurture. Teori pertama, nature, mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, nurture, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Dalam masyarakat tradisional-agraris dengan bentuk keluarga besar/luas tidak ada tuntutan bagi para istri untuk ikut mencari nafkah, karena kebutuhan ekonomi keluarga besar ditanggung oleh seluruh anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa dan mampu untuk mencari nafkah. Dalam konteks ini, pola hubungan suami dan istri lebih cenderung mengikuti pola hubungan yang lebih merendahkan kedudukan istri dalam rumah tangga.

Perlu dicatat bahwa sebenarnya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat - dari berburu, kepemilikan komunal (bersama), dan kehidupan nomaden, menjadi bercocok tanam, berdagang, kepemilikan pribadi, dan kehidupan menetap - dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda halnya dengan keluarga inti, yang hanya terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Dalam keluarga inti beban emosional dan finansial menjadi lebih berat karena sistem keluarga ini mengandalkan pasangan suami-isteri untuk berbuat lebih banyak terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Kerabat luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan suami-isteri. Akibatnya anggota keluarga inti menjadi kurang “tergantung” pada kerabatnya, dan keluarga inti tidak banyak menerima bantuan dari kerabat.

Meskipun dalam keluarga inti saat ini masih terdapat pola hubungan suami dan istri yang mengikuti pola hubungan yang pertama, kedua, atau ketiga, tetapi dengan keterlibatan istri dalam keluarga inti untuk ikut membantu suami mencari nafkah sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ada kecenderungan kuat pola hubungan suami dan istri dalam keluarga inti bergeser ke pola hubungan kemitraan, yang menempatkan istri setara dengan suami.

Adalah sebuah fakta dalam masyarakat industrial-modern saat ini, banyak istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, bahkan seolah-olah beban ekonomi rumah tangga dalam konteks keluarga inti telah menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Dalam konteks ini suami dan istri dapat melakukan tugas-tugas produktif dan reproduksi secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat, kesadaran akan adanya perlakuan yang tidak adil bagi kaum perempuan telah mendorong munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun wilayah publik.

Al-Qur’an melalui sejumlah ayat secara tegas menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Misalnya bahwa para istri adalah pakaian bagi para suami dan para suami adalah pakaian bagi para istri (Q.S. 2: 187), laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama (Q.S. 4: 1, 39: 13), Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis (peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Adam dan Hawa dari surga ke bumi), yang ditunjukkan dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma>) dalam berbagai ayat (Q.S. 2: 35; 7: 20, 22), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (Q.S. 51: 61) dan khalifah di bumi (Q.S. 6: 165), laki-laki dan perempuan setara dalam hal amal dan ganjarannya, serta sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi (Q.S. 3: 195; 4: 32, 124; 9: 72; 16: 97; 33: 35-6; 40: 40). Yang membedakan kedudukan msanusia di hadapan Tuhan hanyalah kadar ketakwaan mereka (Q.S. 39: 13).

Sedangkan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur’an diturunkan, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas istri (Q.S. 2: 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Q.S. 4: 34), memperoleh bagian warisan lebih banyak (Q.S. 4: 11), menjadi saksi yang efektif (Q.S. 2: 282), dan diperbolehkan berpoligami bagi yang memenuhi syarat (Q.S. 4: 3) tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Al-Qur’an tidak pernah menyatakan bahwa laki-laki, baik dalam kapasitas biologisnya sebagai laki-laki, atau dalam kapasitas sosialnya sebagai ayah, suami, atau penafsir kitab suci, lebih mampu dari perempuan dalam mencapai tingkat ketakwaan atau melaksanakan ajaran agama.

Berbagai ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut merupakan ayat-ayat yang mengandung prinsip umum dan berlaku secara universal, di sepanjang waktu dan di seluruh tempat. Pandangan al-Qur’an mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Ketika realitas kehidupan masyarakat industrial-modern yang didominasi oleh keluarga inti menuntut kaum perempuan untuk ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka realitas yang demikian ini akan menimbulkan tuntutan pembaruan dalam penerapan hukum keluarga Islam sehingga lebih kontekstual.

Dalam hukum kewarisan misalnya, selama ini ketentuan pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Ketentuan seperti ini sebenarnya adalah teknis penerapan hukum kewarisan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Arabia pada saat itu untuk mewujudkan keadilan. Pada saat itu memang terdapat pembagian peran yang sangat ketat dalam masyarakat, dalam mana perempuan hanya berperan dalam wilayah domestik, dan melakukan tugas-tugas reproduktif dalam urusan rumah tangga, sementara laki-laki melakukan tugas produktif sebagai pencari nafkah tunggal dan berperan di wilayah publik. Oleh karena itu adalah adil jika dalam pembagian waris laki-laki mendapatkan dua bagian sementara perempuan satu bagian., karena laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal harus mampu menanggung semua kebutuhan rumah tangga.

Namun demikian, ketika realitas masyarakat saat ini telah berubah, dalam mana beban kebutuhan rumah tangga ditanggung bersama oleh laki-laki dan perempuan, maka adalah adil jika pembagian waris antara laki-laki dan perempuan satu banding satu.

Begitu juga dengan konsep ahli waris pengganti. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang lebih dominan mengikuti sistem kekeluargaan bilateral/parental pada satu sisi, dan adanya realitas pergeseran bentuk keluarga dari keluarga besar (extended family) menjadi keluarga batih/inti (nuclear family) - dengan resiko tuntutan kemandirian ekonomi lebih besar - dalam masyarakat modern, maka konsep ahli waris pengganti lebih mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Pergerseran bentuk keluarga telah menyebabkan terjadinya pergerseran nilai. Dalam konteks keluarga besar terdapat nilai bahwa seluruh anggota keluarga yang mampu wajib menanggung anggota-anggota keluarga yang belum mampu. Dalam hal ini, paman-paman memiliki kewajiban untuk menanggung keponakan-keponakan mereka dengan hak waris atas paman-paman tersebut - dalam hal saudara-saudara mereka (bapak keponakan) telah meninggal sebelum pewaris - yang menutup hak waris bagi keponakan-keponakan mereka. Namun, dalam realitasnya, ketika saat ini bentuk keluarga lebih didominasi oleh bentuk keluarga inti, ada kecenderungan kuat paman-paman enggan untuk menanggung keponakan-keponakan yang belum mampu, karena dalam keluarga inti ada kecenderungan kuat bahwa orang hanya akan memperhatikan keturunannya sendiri. Dalam konteks yang demikian ini, maka konsep ahli waris pengganti lebih dapat mewujudkan kedailan bagi anak yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

2. Ketahanan keluarga

Pada keluarga inti, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri. Selain itu, sistem keluarga ini mengandalkan pasangan suami-isteri untuk berbuat lebih banyak terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Kerabat luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan suami-isteri. Akibatnya anggota keluarga inti menjadi kurang “tergantung” pada kerabatnya, sehingga “kewajiban” terhadap yang “tua” menjadi berkurang dan keluarga inti tidak banyak menerima bantuan dari kerabat. Konsekuensi logisnya adalah kontrol sosial dari anggota kerabat luas menjadi berkurang dan tidak efektif lagi, sehingga beban emosional dan finansial keluarga inti menjadi lebih berat. Keluarga inti ini menjadi lebih mudah pecah apabila terjadi konflik antara suami-isteri karena sedikitnya tekanan kerabat yang mengharuskan mereka mempertahankan perkawinan.

Berbeda dengan keluarga besar/luas, ketahanan keluarga ini lebih kuat baik dalam menghadapi beban finansial dan emosional keluarga, maupun dalam mengatasi konflik-konflik yang muncul antar anggota keluarga. Dalam keluarga besar/luas terdapat nilai komunalisme (kebersamaan) yang tinggi di kalangan anggota keluarga. Semua anggota keluarga yang belum mampu menjadi tanggungan semua anggota keluarga yang mampu, baik itu keponakan, anak, ataupun cucu. Ada keterlibatan kerabat luas dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga karena dianggap sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan keluarga besar/luas. Berbeda dengan keluarga inti dalam mana nilai individualisme lebih mendominasi sehingga hanya mementingkan anggota keluarga inti.

Perlu dicatat bahwa ada beberapa indikasi perubahan sosial yang cukup berpengaruh terhadap perceraian, antara lain yaitu:

a) Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian, dalam arti saat ini perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib, di kota-kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa karena masyarakat kota lebih menonjolkan peran dari pada status individualnya;

b) Perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga;

c) Tersedianya berbagai pilihan di luar keluarga, dalam arti kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga, saat ini dapat diperoleh di luar sehingga menyebabkan ketergantungan antara suami-istri menjadi berkurang;

d) Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan, seperti saat ini peluang pekerjaan atau jabatan tidak lagi didasarkan atas jenis kelamin, tetapi keahlian yang dimiliki seseorang, sehingga peluang karir bagi perempuan semakin terbuka. Hal ini dapat menimbulkan pergeseran orientasi membangun keluarga dari untuk memperoleh keturunan menjadi untuk meningkatkan karir.

Dampak perceraian bagi keluarga inti juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan keluarga besar/luas. Dalam realitasnya, banyak kaum perempuan yang mengasuh anak hasil perkawinan mereka dengan mantan suami pasca perceraian seiring dengan tingginya angka cerai gugat dibanding cerai talak. Tetapi di sisi lain, banyak mantan suami yang begitu saja melepaskan tanggung jawab atas nafkah anak pasca perceraian. Kondisi ini telah memaksa kaum perempuan untuk memikul peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala keluarga dalam keluarga inti untuk memenuhi nafkah anak.

Namun demikian, kaum perempuan yang bercerai yang tidak mampu memenuhi nafkah anak cenderung mengeksploitasi anak-anaknya untuk mencari nafkah, baik sebagai penjual koran, tukang semir sepatu, pengamen maupun pengemis. Dalam konteks seperti ini masa depan anak-anak yang orang tuanya bercerai akan menjadi beban masyarakat, sebagai generasi yang lemah, untuk tidak menyebut sebagai lost generation.

Tingginya tingkat perceraian telah menimbulkan erosi terhadap fungsi - fungsi keluarga, yang tentu saja akan berakibat luas pada kondisi sosial masyarakat.

3. Fungsi-fungsi keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi biologis, yang mencakup:

1) Meneruskan keturunan.

2) Memelihara dan membesarkan anak.

3) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4) Memelihara dan merawat anggota keluarga.

b. Fungsi psikologis, yang mencakup:

1) Memberikan kasih sayang dan rasa aman.

2) Memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

3) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga.

4) Memberikan identitas keluarga.

c. Fungsi sosialisasi, yang mencakup:

1) Membina sosialisasi pada anak.

2) Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

3) Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

d. Fungsi ekonomi yang mencakup:

1) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3) Menabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga di masa yang akan datang (pendidikan, jaminan hari tua).

e. Fungsi pendidikan, yang mencakup:

1) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.

2) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa.

3) Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan anak.

Dalam masyarakat industrial-modern yang didominasi oleh bentuk keluarga inti, fungsi-fungsi keluarga banyak mengalami erosi (tidak bekerja sebagaimana mestinya), terutama ketika suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ataupun untuk mengejar karir. Kesibukan suami dan istri di luar rumah telah membatasi interaksi orang tua dengan anak-anak untuk melakukan fungsi psikologi, sosialisasi, dan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut akhirnya diserahkan kepada tempat-tempat penitipan anak atau pengasuh anak bagi anak-anak yang belum remaja. Padahal, usia lima tahun pertama merupakan usia emas bagi anak, dalam mana pembentukan karakter anak sangat ditentukan dalam masa pendidikan lima tahun pertama. Sementara bagi anak-anak remaja, fungsi-fungsi tersebut dapat saja digantikan oleh media baik elektronik maupun cetak, ataupun lingkungan sekitar tempat tinggal dan teman bermain. Rumah tangga telah berubah ibarat sebuah terminal malam, yang hanya ditempati oleh para anggota keluarganya pada waktu malam untuk beristirahat, dan ditinggalkan kembali di pagi harinya.

Dalam kondisi yang demikian, tanpa disadari otoritas keluarga dalam membentuk karakter dan kepribadian anak telah tercerabut, dan digantikan oleh otoritas-otoritas lain di luar keluarga yang cukup berpengaruh bagi perkembangan mental dan prilaku anak. Dalam hal busana misalnya, suatu ketika seorang ibu kaget ketika menjumpai anak perempuannya mengenakan busana ketat dan minim. Namun, anak perempuan ibu itu berdalih bahwa ini model yang baru menjadi tren di dunia fashion. Dalam hal ini, nilai etika berbusana telah ditentukan oleh pasar dan bukan lagi oleh otoritas keluarga. Inilah di antara tantangan yang dihadapi oleh keluarga inti dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga.

Berbeda halnya dengan keluarga besar/luas, otoritas keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak tidak digantikan oleh otoritas lain di luar keluarga begitu saja ketika terdapat tuntutan bagi suami dan istri untuk bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, keberadaan kerabat luas yang tinggal dalam satu rumah dapat menggantikan kedua orang tua untuk melakukan fungsi-fungsi keluarga.

E. Penutup

Pergeseran bentuk keluarga merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keluarga inti, sebagai bentuk keluarga yang paling dominan dalam masyarakat industrial-modern sekarang ini, perlu diteliti secara mendalam kelebihan dan kekurangannya, untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memperkokoh ketahanan dan keutuhan keluarga inti serta mencegah terjadinya erosi fungsi-fungsi keluarga di era kontemporer. Salah satunya dengan mendukung hubungan bermitrakesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga.

 


 

Ibid.

Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 70.

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 302-4.

Komaruddin Hidayat, Kata Pengantar dalam Umar, Argumen, hlm. xv. Idem, Kata Pengantar dalam Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. xiv. A. Nunuk P. Muniarti, Getar Gender, Buku Pertama (Magelang: Indonesia Tera, 2004), hlm. 137. Lihat juga Nawal el Saadawi, Wajah Telanjang Perempuan, terj. Azhariah, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 18-9, 24-7.

William J. Goode, “Family Disorganization,” dalam Robert K. Merton dan Robert A. Nisbert (ed.), Contemporary Social Problems, (New York: Haurcourt, Broce and World, 1966), hlm. 63. Sebagaimana dikutip Erna Karim, “ Tinjauan Sosiologi,” hlm. 141-2.

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 247-65. Lihat juga Khoiruddin Nasution, FazlurRahman tentang Wanita, cet. I (Yogyakarta: Tazzafa dengan ACAdeMIA, 2002), hlm. 22-37.

Umar, Argumen, hlm. 249.

Asma Barlas, Cara Quran Membebaskan Perempuan, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 254.

Ibid.

Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, hlm. 132-3.

TanggalViewsComments
Total9351
Rab. 1610
Sen. 1480
Rab. 0920
Sen. 0720
 

Comments  

 
0 #1 ahmad 2012-01-27 14:32
assalamualaikum ,

bahasan yang menarik dan relevan.
cuma disini saya ingin menanyakan sesuatu yang belum saya mengerti.
kalau dengan alasan tuntutan zaman yg jauh berbeda dengan zaman arab dulu sehingga wanita dan lelaki mendapat bagian yang sama. bagaimana dengan riba yang dilarang sebab dulu orang kaya yang memeras uang riba dari orang miskin. tetapi sekarang si miskin bisa menikmati hasil tabungannya (bunga) dari bank tempat dia menabung, dasar ini sehingga sebagian orang menganggap riba sudah berubah hukumnya menjadi halal.
bagaimana pendapat anda
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Do’a, Harapan dan Mimpi-mimpiku

Do’a, Harapan dan Mimpi-mimpiku

Selasa, 26 Maret 2013 Oleh : Dr. H.Andi Syamsu...

Cari Perkara

Pencarian Perkara
Cari Keuangan Perkara

Statistik Pengunjung

Anggota : 7
Konten : 530
Link Web : 24
Kunjungan : 447825
Kami memiliki 11 tamu online

Badilag News