Indonesian Arabic English Japanese
JL. Letjend. H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Lampung Utara ~ 34513 ~ 0724-24465 ~ 0724-24465 ~ www.pa-kotabumi.go.id ~ pakotabumi@ymail.com
SEPUTAR EKSEKUSI PUTUSAN HADLANAH
PDF
Cetak
E-mail
Ditulis oleh tiwy   

 

SEPUTAR EKSEKUSI PUTUSAN HADLANAH

(Suatu Tinjauan dalam Teori dan Praktek Di Pengadilan Agama)

Oleh : Jasmani Muzayin, S.H.

ABSTRAKSI

 

Eksekusi pada hakikatnya ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuihi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan secara paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela. Eksekusi terhadap putusan hadlanah merupakan hal baru sejalan dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagai Peradilan Negara yang mandiri (Court of Law) pasca lahirnya UU No.7 th.1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan UU No.3 Th.2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Th.2009, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan dan kebutuhan hukum yang bermuara pada rasa keadilan di masyarakat. Sinyalemen di lapangan menunjukkan bahwa eksekusi putusan hadlanah seringkali mengalami hambatan yang cukup signifikan dan menimbulkan masalah tersendiri karena obyek perkaranya mengenai orang, bukan berupa benda atau barang bergerak/tidak bergerak. Lagi pula eksekusi mengenai putusan hadlanah ini masih mengacu pada aturan hukum acara secara umum dalam HIR atau RBg dan tidak atau belum diatur secara khusus, sehingga hal tersebut tidak jarang dijadikan alasan pihak tereksekusi dan atau kuasanya untuk menolak pelaksanaan putusan tersebut. Apakah karena belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan hadlanah itu berakibat putusan hadlanah tidak bisa dieksekusi ?

 

 

 

A. PENDAHULUAN

Pemeliharaan anak (hadlanah) pada dasarnya adalah tanggungjawab kedua orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk kepentingan anak.

Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua; kelak apabila anak tersebut dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalehah yang selalu mendoakan orang tua setelah meninggal dunia, yang dalam peribahasa jawa dikenal dengan ungkapan: “mikul duwur mendhem jero”. Karenanya, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama punya keinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya supaya kelak kalau anak-anaknya sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakan itu. Begitu pula, anak selalu ingin dekat dengan orang tuanya, rasanya sulit untuk berpisah karena mereka selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang oleh kedua orang tuanya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam mengarungi bahtrera kehidupan di dunia ini.

Untuk memperoleh anak yang shaleh dan shalehah - tentu saja - harus dimulai sejak sebelum perkawinan, yaitu sejak menentukan pilihan pasangan hidup yang berkualitas dari segi bibit, bobot dan bebet yang dilanjutkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar di tengah jalan karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tesebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke pengadilan dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak. Apabila sengketa hak pengasuhan (hadlanah) ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh peneyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan pengadilan. Permasalahannya ialah, ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu misalnya, pihak yang dikalahkan tidak mau menyerahkan anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka biasanya akan ditempuh prosedur eksekusi putusan.

Mencermati problematika hukum seputar eksekusi putusan hadlanah tersebut cukup mernarik perhatian penulis untuk membahasnya dari sudut pendang teori dan praktik karena eksekusi putusan hadlanah masih menyangkut berbagai aspek dalam pelaksanaannya. Oleh kererna itu dalam makalah ini akan dicoba untuk membahasnya secara sederhana, logis dan sistematis.

 

B. AZAS UMUM EKSEKUSI

Pada azasnya putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya adalah apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg (Retnowulan, 1995: 130). Dengan kata lain, dalam hal eksekusi berlaku azas umum, yaitu eksekusi baru dapat dijalankan kalau putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti bahwa putusan itu sudah tidak ada upaya hukum banding dan kasasi (Abdul Manan, 2005: 118). Tidak semua putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan tertelak pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu, putusan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau mengandung amar condemnatoir. Sedangkan putusan pengadilan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya (2005: 313). Eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuihi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (Sudikno, 1998: 201).

Menurut Retnowulan, ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata, yaitu: (a) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 HIR (208 RBg) dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang; (b) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR (259 RBg) di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan dan (c) Eksekusi riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR/RBg (1995: 131). Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam pasal 1033 Rv. Yang dimaksudkan dengan eksekusi riil oleh pasal 1033 Rv ialah putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi surat perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan alat kekuasaan Negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Eksekusi jenis ini walaupun diatur dalam Rv, namun oleh karena dibutuhkan oleh praktek peradilan maka lazim dijalankan. HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang (Ps.200 ayat (11) HIR, Ps. 218 ayat (2) RBg hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang (Sudikno, 1998: 211).

 

C. SEKILAS PENGERTIAN HADLANAH

Secara literal, hadlanah menunjuk pada makna tentang hal pemeliharaan anak, yang mencakup unsur kegiatan atau usaha untuk mendidik, mengasuh, menjaga dari segala sesuatu yang dapat merusak si anak baik jasmani maupun rohani dan akalnya agar kelak anak tersebut menjadi orang yang baik, mandiri dan bertanggung jawab di saat ia dewasa.

As Shan’ani menjelaskan, dari segi bahasa Al Hadlinah yang merupakan mashdar dari kata “al hadlanah” yang berarti memelihara bayi (hadlanah as shabiyya). Dalam pengertian istilah hadlanah adalah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Menurut Muhammad Jawad Al Mughniyyah, hadlanah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak baik yang menyangkut dengan perkawinan atau sesuatu yang berhubungan dengan hartanya. Hadlanah tersebut adalah semata-mata perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya sehingga memerlukan seroang wanita pengasuh untuk merawatnya hingga ia dewasa. Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hadlanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak, jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa (Bandingkan dengan Manan, 2005: 424).

D. HADLANAH DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 tidak menyebutkan secara explicit terhadap nomenklatur Hadlanah. Akan tetapi secara substantive, hadlanah dalam arti hal pemeliharaan / pengasuhan anak, atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang tua menurut undang-undang perlindungan anak, telah disebutkan dengan tegas dan menjadi bagian dari hukum keluarga.

Pasal 45 – 54 UUP menyebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta membicarakan masalah hukum perwalian, yang antara lain menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewaijiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan skunder sesuai dengan kebutuhan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dan sejalan dengan konsep hadlanah dalam hukum Islam.

Pasal 41 UUP menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah: (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam kaitannya dengan hadlanah, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 yang menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami isteri terjadi perceraian yaitu : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (vide Ps.156 KHI).

Dari ketentuan pasal 41 UUP tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih menitikberatkan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Di samping itu, pengajuan permohonan ke pengadilan yang berkaitan dengan pengasuhan anak juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1),(2), (3) dan (4) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. GUGATAN HADLANAH DI PENGADILAN AGAMA

Sebuah gugatan di pengadilan mengenai suatu hak tidak lain dimaksudkan untuk memperoleh keputusan yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam mengajukan gugatan hak hadlanah di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan gugatan tentang hak keperdataan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 142 dan 144 RBg. Gugatan harus memenuihi syarat-syarat formal suatu gugatan yang meliputi identitas para pihak, ada posita atau fundamentum petendi dan juga harus ada tuntutan atau petitum, yang dalam tulisan ini tidak perlu dijelaskan secara rinci.

Dalam hubungannya dengan gagatan hadlanah, kalau dilihat dari sisi kepentingan penggugat sekurangnya terdapat dua kemungkinan bentuk tuntutan yaitu: Pertama : si penggugat berkepentingan hanya untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas anak tersebut berada dalam penguasannya sedangkan faktanya anak tersebut memang sudah berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya. Tuntutan ini diajukan dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak tergugat ingin merebut si anak sedangkan tergugat tidak mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pihak tergugat tidak bisa mengambil anaknya begitu saja untuk dikuasai. Kedua, penggugat disamping berkepentingan untuk menetapkan secara hukum atas anaknya berada dalam pemeliharaan dan penguasaannya juga berkpentingan untuk memperoleh anaknya kembali ke dalam pemeliharaannya yang faktanya selama ini telah dikuasai oleh tergugat. Dalam kaitannya dengan perbedaan dua macam kepentingan tersebut diatas, maka sudah barang tentu harus berbeda pula rumusan gugatannya Dalam kasus pertama petitum gugatannya bersifat constitutif, sedangkan dalam kasus kedua rumusan petitimnya disamping consitutif juga bersifat condemnatoir.

Bermula dari gugatan yang baik, benar dan tepat akan melahirkan putusan yang baik, dalam arti bahwa tuntutan hak dalam gugatan itu harus didukung oleh posita yang kuat, jelas, dan benar berdasarkan fakta hukum dan fakta kenyataan. Gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) akan berakibat tidak diterima (Niet Ontvankelijkverklard). Begitu pula tuntutan yang tidak didukung oleh dalil-dalil gugatan yang kuat dan benar akan berakibat putusan ditolak. Dalam konteks gugatan hadlanah oleh karena itu, dirasa perlu mempertegas kembali rumusan petitum gugatan yang harus ada sebagai berikut: (1) mengabulkan gugatan penggugat; (2) menetapkan anak yang bernama …….., lahir di ………..pada tanggal … ……., berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) penggugat; (3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ………….. tersebut kepada penggugat; (4) menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Perlu ditambahkan bahwa terhadap gugatan hadlanah ini, HIR / RBg tidak memperbolehkan dilaksanakan sita terhadap objek perkara. Dengan demikian, terhadap gugatan hak pengasuhan anak (hadlanah) tidak boleh ada permohonan untuk diletakkan sita.

F. EKSEKUSI PUTUSAN HADLANAH

Eksekusi putusan hadlanah tidak diatur secara tegas dalam HIR - RBg., atau peraturan perundangan lain yang berlaku khusus bagi Peradilan Agama. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan hadlanah tidak berarti bahwa putusan hadlanah itu tidak bisa dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum.

Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam praktek Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi yaitu: 1. eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg dan pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu, 2. eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam pasal 200 HIR dan pasal 215 R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian ini in natura tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama (1991: 5). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan, eksekusi putusan di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas dalam bidang hukum benda. Dalam prakteknya sampai saat ini, eksekusi putusan Pengadilan Agama juga telah merambah dalam eksekusi putusan hak pemeliharaan atau penguasaan atas anak (hadlanah). Kalau boleh dikakatan nampaknya, eksekusi putusan hadlanah dapat digolongkan ke dalam jenis eksekusi bentuk pertama (eksekusi riil : melakukan sesuatu). Namun demikian, eksekusi putusan hadlanah seringkali mengalami kendala yang cukup signifikan karena objek perkaranya mengenai orang, sehingga tingkat keberhasilannya terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan.

Mengamati secara sekilas pemberitaan media massa (tivi) beberapa tahun silam, tentang eksekusi putusan Pengadilan Agama di wilayah Jakarta mengenai perkara hadlanah yang dimenangi Nor Rahmawati (menantu dari pasangan artis terkenal berinisial PS dan YO) sebagai pemegang hak asuh atas anaknya, pada kenyataannya anak tersebut masih dikuasai oleh ayah dari anak tersebut dan tidak mau menyerahkan anak itu secara sukarela kepada Nor Rahmawati sebagai ibu sekaligus pemegang hak asuh atas anak tersebut. Dalam kasus tersebut, setelah pihak Nor Rahmawati sebagai pemegang hak hadlanah mengajukan permohonan eksekusi, ternyata Pengadilan Agama mengalami hambatan teknis di lapangan karena pada saat dilakukan eksekusi di rumah tempat tinggal tereksekusi ternyata anak yang akan diambil secara paksa oleh Jususita Pengadilan Agama tidak berada di tempat tersebut. Sementara itu Kuasa Hukum tereksekusi dalam jawabannya ketika diwawancarai oleh wartawan mengatakan bahwa eksekusi anak tidak bisa dijalankan karena tidak ada aturan hukumnya.

Kondisi seperti ini yang barangkali mengusik pemikiran beberapa pemerhati kinerja Pengadilan Agama, di antaranya adalah seorang teoritisi, Reza Indragiri Amriel (Dosen psikologi forensik Universitas Bina Nusantara Jakarta) yang menyatakan bahwa: Hakim Pengadilan Agama menghadapi kendala membuat putusan yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, khususnya terkait dengan legislasi dan mekanisme yang digunakan dalam menyikapi masalah hak asuh ini. Umumnya putusan hakim tentang hak asuh memuat dua legislasi: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang (Nomor 23 Tahun 2002) Perlindungan Anak (UUPA). Filosofi KHI adalah maternal preference, mengatur bahwa anak (korban perceraian) yang belum mumayiz berada di bawah penguasaan ibunya. Mumayiz berbeda dengan akil balig. Akil balig merujuk pada dimensi fisik, yakni kematangan--antara lain--organ seksual yang menjadi pembeda antara usia kanak-kanak dan usia pasca-kanak-kanak. Mumayiz menyangkut kematangan psikologis anak (usia mental), yakni kemampuan anak dalam membedakan baik dan buruk, benar dan salah, dan sejenisnya. Tuntutan bagi hakim memahami psikologi perkembangan anak, yang jauh lebih pelik ketimbang memahami kondisi akil balig, menjadi mutlak. Namun, karena tidak mudah, hakim cenderung by default menjadikan ibu sebagai pemegang hak asuh atas anak--di sini anak sebatas ditimbang berdasarkan usia biologisnya. Menjadikan KHI sebagai pedoman kerja, hakim semakin mudah menjatuhkan putusan hak asuh hanya ke salah satu pihak (sole custody) yang bercerai, dan pihak tersebut biasanya adalah ibu. Kontras dengan UUPA tidak menaruh preferensi (keberpihakan) kepada gender tertentu. UUPA menyebut hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, apabila hakim benar-benar konsekuen menjadikan UUPA sebagai legislasi, hakim sepatutnya lebih mantap membuat putusan bahwa anak tetap diasuh kedua orang tuanya (joint/shared custody) dituangkan dalam putusan, karena KHI "lebih memudahkan" hakim, UUPA pun menjadi instrumen normatif yang tidak aplikatif. Hak asuh tetap jauh lebih banyak diputuskan sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, yaitu dipegang oleh salah satu pihak yang bercerai (Koran Tempo, edisi Jumat, 1 Juli 2011).

Kalau dianalisis dari dua sudut pandang yang berbeda tersebut di atas yaitu di satu sisi dari pendapat Kuasa Hukum tereksekusi dan dari pemikiran seorang psikolog, Reza di sisi lain, menunjukkan bahwa eksekusi putusan hadlanah dipandang masih mengandung kelemahan. Untuk itu, sekurangnya ada tiga hal harus dicermati dalam menyikapi hal tersebut yaitu: a. kekosongan aturan hukum eksekusi putusan hadlanah ; b. pertimbangan aspek psikologi untuk kebaikan si anak; dan, c. prosedur hukum eksekusi

a. Masalah kekosongan hukum

Kalau permasalahnya adalah bahwa eksekusi putusan hadlanah itu tidak ada aturan hukumnya, maka hal ini berarti suatu kekosongan hukum acara yang harus ditemukan hukumnya melalui hak deskresional hakim yang diberikan undang-undang. Pengadilan Agama sebagai Law of Court terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa: “pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Ps. 16 ayat (1) UU No.4 Th. 2004). Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Ps.28 ayat (1) UU No.4 Th. 2004). Dalam konteks ini tentu saja termasuk dalam hal meneyelesaikan upaya pelaksanaan atau eksekusi isi putusan pengadilan. Namun demikian – memang - kebebasan hakim untuk menggali hukum ini tampaknya sempat memunculkan kekhawatiran dari kalangan pakar hukum.

Keberanian untuk menggali nilai-nilai inilah yang dikhawatirkan oleh Satjipto Rahardjo (alm) sehingga memunculkan ide hukum progresif, yang merupakan lawan dari aliran positivisme hukum.(Romli, 2011: 21). Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana menggabungkan kedua idealisme pemikiran tersebut sehingga melahirkan kemajuan di bidang hukum tanpa kehilangan tujuan luhur hukum itu sendiri, yakni keadilan untuk seluruh umat manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum pembangunan sesungguhnya merupakan titik perpaduan yang ideal sekaligus realistic terhadap model hukum progressive karena keduanya menggambarkan gabungan kondisi kekinian yang bersifat transisional dan tengah dihadapi oleh para ahli hukum Indonesia (Romli, 2011: 21). Perbedaan signifikan antara model hukum pembangunan dan hukum progresif terletak pada tujuan dan fungsinya.

Perbedaan tajam keduanya, adalah bahwa model hukum progresif menghendaki terjadi “radikalisasi pemikiran tentang fungsi dan peranan hukum”, sedangkan model hukum pembangunan menghendaki teradi “perkembangan hukum evolusioner sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat”.(2011: 21). Dalam konteks ini, eksekusi putusan hadlanah merupakan sebuah keniscayaan karena ia telah berkembang sejalan dengan bertambahnya kewenangan absolute Pengadilan Agama dan kebutuhan praktek peradilan serta nilai-nilai hukum yang hidup dan bersumber dari rasa keadilan masyarakat.

Tampaknya sampai saat ini eksekusi putusan hadlanah masih diperselisihkan. Sebagian para ahli hukum mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebagian lagi yang lain mengatakan bahwa putusan hadlanah dapat dieksekusikan. Para ahli hukum yang mengatakan bahwa eksekusi anak tidak boleh dilaksanakan beralasan bahwa selama ini yurisprudensi yang ada tentang eksekusi semuanya hanya dalam bidang hukum benda, bukan terhadap orang. Oleh karena itu, eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelaziman yang ada maka tidak ada eksekusinya, apalagi putusannya bersifat deklaratoir. Kenyataan yang ada selama ini, pelaksanaan eksekusi anak hanya bersifat sukarela, maksudnya tidak merupakan upaya paksa.

Sedangkan para para ahli hukum yang memperbolehkan eksekusi terhadap anak dapat dijalankan mengatakan bahwa perkembangan hukum yang dianut akhir-akhir ini menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat condemnatoir, jika sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Pengadilan mempunyai wewenang untuk menempuh upaya paksa dalam melaksanakan putusan ini. Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orang tuanya yang tidak berhak sebagai akibat putusan perceraian atau permohonan talak, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orang tua yang berhak untuk mengasuhnya (Abdul Manan, 2005: 436). Menurut hemat penulis, pendapat terakhir adalah yang paling sesuai dengan kondisi kekinian karena lebih menjamin adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra para praktisi hukum, kalau kita cermati dengan seksama sebenarnya eksekusi putusan hadlanah sudah sejalan dengan ketentuan pasal 319 h KUH Perdata alenia dua yang mengatakan bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan harus menguasai anak tersebut,mereka boleh meminta melalui Juru Sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan ini.

b. Aspek psikologis si anak

Mempertimbangkan aspek psikologi semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan hak asuh anak adalah mutlak adanya. Oleh sebab itu Hakim dengan ketajaman intuisi dan rasa keadilan yang dimilikinya, dan setelah meneliti dan memeriksa dengan seksama semua fakta di persidangan, akan berusaha dengan optimal untuk menentukan putusan yang seadil-adilnya.

Menurut hemat penulis, konsep pemikiran joint/shared custody dalam amar putusan yang ditawarkan oleh Reza justeru tidak aplikatif dan sulit diterapkan dalam praktek, karena:

Pertama, joint custody sesungguhnya merupakan azas hukum pengasuhan anak, baik dalam UU.Perkawinan, KHI maupun UU.Perlindungan Anak sebagai instrument normative. Dengan demikian, manakala tidak ada sengketa hak asuh anak akibat perceraian, maka hukum asalnya adalah kedua orang tua anak tersebut yang berhak dan berkwajiban mengasuhnya tanpa harus dicantumkan dalam amar putusan;

Kedua, amar joint custody cenderung menimbulkan konflik baru karena tidak ada kepastian hukum kepada siapa di antara kedua orang tua yang lebih berhak mengasuh anak tersebut, sehingga kondisi seperti ini dapat berakibat “rebutan anak” antara bakas suami isteri tersebut. Jadi, paling maksimal pengadilan hanya memberi akses kepada salah satu pihak untuk bertemu si anak pada waktu-waktu tertentu, tapi tetap harus ada salah satu pihak mantan suami atau isteri yang ditetapkan dalam putusan sebagai pemegang utama hak asuh anak tersebut;

Ketiga, sole custody adalah ijtihad hakim untuk menentukan pilihan salah satu yang terbaik di antara dua pihak mantan sumi sebagai pemegang hak asuh anak yang harus ditetapkan akibat adanya sengketa hak asuh antara kedua orang tua si anak. Tentu saja hal tersebut harus berorientasi kepada kepentingan terbaik baik si anak semata-mata. Dengan demikian ketika ada sengketa hak asuh anak yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka harus ada putusan yang mencinptakan hukum baru atau bersifat konstitutif, bukan tetap pada keadaan hukum asal. Dalam amar putusan sole custody ini dimungkinkan juga Hakim memberi kesempatan kepada pihak bukan pemegang hak asuh untuk menyalurkan kasih sayang kepada anaknya dalam waktu-waktu yang ditentukan. KHI dalam hal ini merupakan hukum terapan yang dijadikan acuan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan. Namun perlu diingat bahwa maternal preference dalam KHI adalah azas hukum hadlanah pasca perceraian orang tua si anak yang dalam kondisi tertentu dapat disimpangi dalam putusan pengadilan.

Sungguh pun demikian, dalam pemeriksaan gugatan hak asuh anak, perlu dipikirkan bahwa dalam mempertimbangkan aspek psikologis anak, Hakim, bila perlu, dapat mendengar “saksi ahli” dari kalangan psikolog, utamanya yang berkecimpung dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam lagi aspek psikologi perkembangan anak yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan, agar putusan yang dijatuhkan nantinya lebih menjamin pada kemanfaatan disamping adanya kepastian hukum dan keadilan.

c. Prosedur hukum eksekusi

Untuk menjamin keabsahan eksekusi putusan hadlanah tersebut, maka eksekusi itu harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan harus pula memenuhi syarat-syarat eksekusi. Apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peryaratan yang ditetapkan, maka eksekusi tidak sah dan harus diulang.

Adapun prosedur dan persyaratan eksekusi putusan hadlanah secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut:

a. Amar putusan hadlanah tersebut bersifat condemnatoir

b. Putusan hadlanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap

c. Pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan putusan dengan sukarela

d. Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara hadlanah

e. Pengadilan Agama telah menetapkan sidang anmaning

f. Telah dilampaui tenggang waktu atau tegoran sesuai denga pasal 207 R.Bg

g. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi

h. Pelaksanaan eksekuti di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak

i. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 210 ayat (2) RBg.

j. Jurusita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang pada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka diserahkan secara paksa

k. Jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh Jurusita berserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima.

G. LANGKAH ANTISIPATIF AKAN HAMPANYA PUTUSAN HADLANAH

Berikut ini akan dikemukakan beberapa langkah untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan akan hampanya putusan hadlanah, yaitu sebagai berikut:

1). Mengintensifkan Lembaga Mediasi Sebagai Penyelesaian Alternatif

Mediasai adalah sebuah lembaga perdamaian dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan perantaraan seorang atau lebih mediator melalui prosedur non litigasi. Di samping itu mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “Islah”. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan” sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian (Mujahidin, 2008: 13). Dalam setiap proses peradilan tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan sutau perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian ini berhasil dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa.

Hukum acara yang berlaku, pasal 130 HIR / pasal 154 RBg mendorong pengadilan untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tersebut ditegaskan bahwa apabila tidak menempuh mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR /Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prosedur mediasi dalam proses peradilan merupakan ketentuan imperatif.

Terkait dengan mediasi perkara sengketa hak asuh anak (hadlanah), prosedur mediasi ini menjadi sangat penting bukan saja karena ketentuan imperatif hukum acara atau karena kepentingan penggugat dan tergugat, melainkan yang lebih penting justru karena menyangkut pertimbangan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat menekan seminimal mungkin dampak buruk baik secara psikologis, emosional, sosial, intelektual maupun spiritual bagi si anak tersebut akibat dari persengketaan antara kedua orang tua anak itu.

2). Menambahkan Tuntutan Provisionil dalam Gugatan Hadlanah

Tuntutan provisionil ialah tuntutan untuk mengadakan suatu tindakan sementara selama perkara masih di periksa oleh Hakim (R. Subekti, 2005; 91). Jadi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah suatu tuntutan tambahan (asesoir) yang berisi permintaan agar putusan yang mengenai tuntutan tambahan atau bukan mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu sebelum putusan akhir.

Untuk menjaga agar putusan Pengadilan Agama nanti tidak hampa (ilusoir) dan kepentingan penggugat terjamin sepenuhnya, maka dalam gugatan hadlanah penggugat dapat mengajukan gugatan provisi dengan meminta kepada hakim agar sebelum pokok perkara diputus, anak yang menjadi objek sengketa dalam perkara hadlanah itu dititipkan pada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam tuntutan provisi tersebut bisa berbentuk badan hukum atau perorangan. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut - baik badan hukum maupun perorangan – harus disebut secara jelas dan lengkap identitas serta hubungannya dengan penggugat; pihak ketiga tersebut diyakini akan mampu menjaga dan mengasuh anak tersebut; adanya jaminan atau kesetiaan dan penjagaan yang baik dari pihak ketiga terhadap anak yang disengketakan; dan menyebut secara tegas pemeliharaan anak tersebut selama berada pada pihak ketiga.

Apabila tuntutan provisi diajukan ke Pengadilan Agama, maka rumusan petitum gugatan berbunyi sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Mengabulkan gugatan penggugat;

- Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan agar anak yang bernama ……………………, ditipkan kepada ………………..

Dalam pokok perkara:

- mengabulkan gugatan penggugat

- menetapkan secara ersu anak yang bernama ,,,,,,,,,,,,,,, lahir di Jakarta pada tanggal .. ……………. …. Berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) penggugat;

- menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Ghulam tersebut kepada penggugat;

Terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu harus memutus gugatan provisi tersebut dalam suatu putusan sela, dengan ketentuan setelah tuntutan provisi tersebut diperiksa dalam persidaangan insidentil. Jika tuntutan tersebut dikabulkan, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu anak tersebut harus diserahkan dan dititipkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam putusan provisi itu, tetapi jika tuntutan provisi itu ditolak maka pemeriksaan pokok perkara langsung diajukan setelah pembacaan putusan sela tersebut (bandingkan dengan Abdul Manan, 2005: 437).

3). Menerapkan Lembaga Dwangsom dalam Putusan Hadlanah

Menurut Andi Hamzah (1986: 163), dwangsom atau lengkapnya dwangsom of astreinte (Belanda): uang paksa, sejumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang sebagai hukuman berdasarkan putusan pengadilan, sepanjang atau sesering ia tidak memenuhi kewajiban pokok yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengadilan itu. Senada dengan itu R. Subekti (2005: 37) menyatakan bahwa yang dimaksud dwangsom adalah uang paksa; sebegitu jauh pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa jika, selama atau manakala si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa. (pasal 606a Rechtsvordering). Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tak langsung.

Persoalan mengenai boleh atau tidaknya menerapkan lembaga dwangsom dalam putusan hadlanah masih diperselisihkan oleh para praktisi hukum. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa lembaga dwangsom ini tidak boleh diterapkan dalam putusan hadlanah karena konteksnya berbeda, sebagian praktisi hukum yang lain berpendapat bahwa lembaga dwangsom dapat juga diterapkan dalam putusan hadlanah karena dengan mencamtumkan dwangsom itu pihak tergugat akan memenuhi isi putusan hakim jika ia mengetahui ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Hipotesa atas persoalan ini tampaknya pendapat yang terakhir menginginkan diterapkan lembaga dwangsom dalam putusan hadlanah apabila dilihat dari doolmattigheit-nya, lebih-lebih lagi apabila penerapan itu dengan tujuan kemaslahatan (Abdul Manan, 2005: 438).

Aturan hukum lembaga dwangsom ada dalam pasal 606 a dan 606 b Rv. Sedangkan dalam RBg dan HIR lembaga dwangsom tidak disebutkan secara rinci. Lembaga dwangsom mulai dipergunakan oleh Raad van Justice dan Hoegerechtteschof sejak tahun 1938. Meletakkan lembaga dwangsom merupakan tindakan logis yuridis dengan tujuan untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman itu agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim.

Dengan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dwangsom adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya. Dengan pengertian ini dapat diketahui bahwa sifat dwangsom adalah sebagai berikut (2005: 439): (1) merupakan accecoir, tidak ada dwangsom apabila tidak ada hukuman pokok, apabila hukuman pokok sudah dilaksanakan maka dwangsom yang ditetapkan bersama hukuman pokok tidak mempunyai kekuatan lagi, (2)merupakan hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat (yang dihukum), maka dwangsom itu dapat dieksekusi, (3)merupakan hukuman psychis, dengan adanya dwangsom yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, maka orang yang dihukum itu ditekan secara psychis agar ia dengan sukarela melaksanakan hukuman pokok yang telah ditentukan oleh hakim.

Dwangsom berbeda dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, dan berbeda pula dengan kompensasi yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam dwangsom ini kewajiban yang disebut dalam putusan hakim tetap ada dan tidak bisa diganti atau dihapus. Dengan demikian lembaga dwangsom ini sangat tepat apabila diletakkan pada putusan hadlanah karena dwangsom tersebut merupakan salah satu strategi yang diyakini dapat mencegah putusan hadlanah menjadi ilusoir (hampa) yang memang selama ini disinyalir banyak putusan hadlanah yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Agar lembaga dwangsom ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, maka penggugat harus meminta diletakkan dwangsom ini dalam surat gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan ini dapat berupa hal yang diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dan tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran penggugat kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim. Permintaan dwangsom ini dapat juga didasarkan pada pasal 225 HIR dan pasal 259 RBg yaitu gugatan untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata. Tapi dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang (vide Putusan MA RI No.791 K/SIP/1972 jo.pasal 611 Rv). ( 2005: 440).

Secara teknis yuridis penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan tuntutan dwangsom sebagaimana diatur dalam pasal 606 a Rv dengan ketentuan sebagai berikut (2005: 441):

1) tuntutan dwangsom diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokokperkara;

2) tuntutan dwangsom didasarkan pada posita yang jelas;

3) besarnya dwangsom tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang;

4) tuntutan dwangsom tersebut dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam petitum;

Apabila tuntutan dwangsom itu diajukan dalam gugatan hadlanah, maka petitum gugatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat;

2) Menetapkan anak yang bernama …………bin/binti …… berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) ………….;

3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama……….bin/binti…… kepada penggugat;

4) Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp …. (………………..…………rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan ersu tetap;

5) Menetapkan biaya perkara menurut ersu yang berlaku.

Dengan diajukannya tuntutan dwangsom dalam gugatan penggugat maka hakim yang memeriksa perkara terebut dalam memutus pokok perkara harus pula memberikan putusan terhadap tuntutan dwangsom ini dengan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa tuntutan dwangsom ini adalah sebagai berikut:

1) beralasan hukum atau tidaknya tuntutan dwangsom itu;

2) boleh atau tidaknya dwangsom itu diterapkan dalam perkara tersebut;

3) kondisi tergugat bagaimana, apakah memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan dwangsom itu.

Jika pertimbangan yang dikemukakan ini tidak terpenuhi secara utuh dan menyeluruh, sebaiknya tuntutan dwangsom tersebut ditolak atau dikesampingkan. Akan tetapi jika tuntutan dwangsom dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka amar putusannya adalah sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat;

2) Menetapkan anak yang bernama …..bin/binti….. berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) penggugat;

3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama ….bin/binti…….kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan ersu tetap;

4) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp……………… (……………………………….rupiah) setiap hari, setiap tergugat melalaikan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp ………. (…………….rupiah);

H. PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan melalui tulisan ini yang berkenaan dengan masalah eksekusi putusan hadlanah. Hal pokok yang penulis sampaikan adalah bahwa dalam menyelesaikan masalah hadlanah ini tidak hanya mengacu kepada ketentuan yuridis normative saja, melainkan harus pula memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak asuh dan aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Demikian pula dalam pelaksanaan eksekusi putusan hadlanah harus mengedepankan langkah persuasive dengan cara kekeluargaan, dengan penuh hikmat kebijaksanaan dan memperhatikan adat istiadat setempat. Apabila langkah ini tidak berhasil dilaksanakan secara baik, maka barulah ditempuh upaya paksa untuk menyelesaikan putusan hadlanah tersebut. Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk itu, tidak lupa kritik dan saran dari para pemerhati masalah ini sangat ditunggu.

Semoga bermanfaat, amin..

Penulis,

Jasmani Muzayin

DAFTAR BACAAN

 

Abdul Manan, DR.DRS.SH.SIP, Mhum. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005

Abduurahman HM,SH., Hukum Acara Perdata, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 1994

Andi Hamzah, DR., S.H., Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Cet.Pertama, Jakarta, 1986

Asshan’ani, Subulussalam, terjemahan Drs.Abu Bakar Muhammad, jilid 3, Penerbit Al Ikhlas Jakarta, 1995

Hensyah Syahlani, SH, Jurusita dan Penyitaan, Putusan dan Eksekusi pada Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, 1990.

Ahmad Mujahidin, DR.MH, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, IKAHI, Jakarta, 2008.

Jasmani Muzaijin, SH, Kompilasi Hukum Islam (Beberapa Titik Singgung dengan Kewenangan Pengadilan Agama), Panitia Penyuluhan Hukum Pengadilan Agama, Tarutung, 2008.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994.

Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.

Mahkamah Agung RI Ditjen Badilag, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, 2010

Fauzan, M Drs,SH.MM, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Edisi Pertama –Cetakan kesatu, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005.

Website Badilag, Koran Tempo, edisi Jumat, 1 Juli 2011

Mukti Arto, H.A.Drs.S.H. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Yahya Harahap, M. SH., Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata, Pustaka Kartini, Jakarta, 1992.

Maradaman Harahap, Drs,SH.MH, Makalah Tatacara Eksekusi Putusan Pengadilan Agama, Pendidikan Calon Hakim, Anyer, 2007.

R. Subekti, Prof, S.H., R. Tjiptosudibio, Kamus Hukum, Cet.ke-16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

R. Subekti, Prof, S.H., R. Tjiptosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet.ke-39, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Retnowulan Susantio, Ny.SH dan Iskandar Oeripkartawinata,SH, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Romli Atmasasmita, Varia Peradilan Majalah Hukum No.306 Mei 2011, Ikatan Hakim Indonesia, 2011

-=jMz=-



Hakim Pengadilan Agama Kotabumi.

TanggalViewsComments
Total24630
Rab. 1630
Sel. 1520
Sen. 1430
Min. 1340
 

Add comment


Security code
Refresh

SEPUTAR EKSEKUSI PUTUSAN HADLANAH

SEPUTAR EKSEKUSI PUTUSAN HADLANAH

  SEPUTAR EKSEKUSI PUTUSAN HADLANAH (Suatu Tinjauan...

Cari Perkara

Pencarian Perkara
Cari Keuangan Perkara

Statistik Pengunjung

Anggota : 7
Konten : 530
Link Web : 24
Kunjungan : 448137
Kami memiliki 103 tamu online

Badilag News